POSTTIMUR.COM, TIDORE- Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Tidore dan bertemu dengan Joujau Kesultanan Tidore, H. Ishak Naser, serta Sekretaris Kesultanan, Sofyan Do. Bagus.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan itu membahas sejumlah isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat adat, mulai dari persoalan agraria, hak ulayat, perlindungan hutan adat, penguatan kebudayaan, hingga revitalisasi keraton dan situs-situs bersejarah Kesultanan Tidore.
Dalam kesempatan tersebut, H. Ishak Naser menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak adat Kesultanan Tidore, khususnya terkait pengelolaan wilayah dan hutan adat yang berada dalam teritorial kesultanan. Menurutnya, setiap aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan adat harus dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik bersama pihak Kesultanan sebagai pemegang hak ulayat.
“Siapa saja tidak boleh dengan sembarangan mengurus dan mengeksploitasi wilayah adat, karena Kesultanan memiliki hak ulayat dan tanggung jawab menjaga hutan adat yang berada di dalam teritorial adat Kesultanan Tidore,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah maupun pihak perusahaan yang memiliki kepentingan di wilayah adat agar selalu melibatkan Kesultanan dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga informasi yang diterima masyarakat adat dapat berlangsung secara terbuka dan menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Hasby Yusuf menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan pihak Kesultanan. Menurutnya, lembaga adat memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan perlindungan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan lintas generasi.
“Aspirasi yang disampaikan Kesultanan Tidore menjadi perhatian penting bagi kami. Perlindungan hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, serta pelestarian warisan budaya harus menjadi bagian dari agenda pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Hasby.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara lembaga adat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan dalam memperjuangkan hak ulayat masyarakat adat, menjaga kelestarian hutan adat, serta mendorong revitalisasi aset budaya dan sejarah Kesultanan Tidore sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya nasional. (*)
