Foto : Masyarakat Damuli, Piniti dan Masure saat Lakukan Konfoi Bersama FPUK Peringati Sumpah Pemuda
TIMURPOST.com, HALTENG – Front Perjuangan Untuk Kemanusiaan (FPUK) bersama masyarakat Desa Peniti, Damuli dan Masure peringati hari sumpah Pemuda dengan lakukan aksi konfoi dan Berdemonstrasi pada Kamis, (28/10/2021).
Agenda Konfoi dan demonstrasi yang dilakukan itu sebagai bentuk kemarahan dari masyarakat setempat terkait dengan kasus pembunuhan di Kali Gowonle yang sampai sekarang belum ada kejelasan Panindakan hukumnya, juga kasus pemerkosaan terhadap Alm. Nizma dan Tindakan barbar Premanisme yang dilakukan Oknum Pemda dan Pol PP Halteng terhadap Pemuda dan Mahasiswa di Halteng.
Melalui sejarah lahirnya sumpah persatuan dan semangat perjuangan anak-anak bangsa 28 Oktober tak mestinya menjadi momentum terbatas yang di peringati hanya bentar-bentar saja, melainkan persatuan dan semangat juang dijadikan sebagai tradisi revolusi untuk mengabdi demi kemanusiaan, mengabdi untuk membebaskan masyarakat yang tertindas, dan atau menyelamatkan rakyat yang di landa bahay selama ini,” Ungkap Kordinator FPUK.
“Merefleksikan rezim Jokowi dan MA, ternyata merupakan era pemerintahan oligarki yang memelihara kejahatan, premanisme, dan segala rabbana yang mengakibatkan di setiap sektor Indonesia mengalami kedaruratan dan kekrisisan”
Di Maluku Utara, terkhususnya di Halmahera Tengah akhirnya terekam juga bahwa pejabat daerah beserta aparatur keamananya di Kab. Halteng, baru-baru ini telah firal melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan terhadap anak-anak muda dan masyarakat saat melakukan aksi penggalangan dana kemanusiaan dan publikasi berbagai macam issue dan aksi demontrasi soal kasus pembunuhan di kali gowonle hutan Patani,” Jelasnya Malaka.
Dari temuan-temuan kejahatan pemerintah seperti ini tentu wujud pejabat daerah tidak ada etika berpemerintahan. Sebagai tuan dan puan dalam ruang lingkup pemerintahan yang anti demokrasi serta tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat pun harusnya di geser turun dari jabatanya dan wajib di isolasikan dalam jeruji besi.
Di hari kesakralan revolusi anak muda Indonesia pada 28 Oktober ini, adalah bagaimana untuk merefleksikan sejarah melalui tindakan dari segala bentuk problem lokal hingga Nasional di masa kini dan bukan hanya sekedar menjadi refleksi sejarah dari kelantangan suara bahwa “selamat memperingati hari sumpah pemuda”.
Soal kasus pembunuhan di kali gowonle hutan patani Halmahera Tengah, Maluku Utara yang sudah memasuki 8 bulan kini menjadi tanda tanya besar terhadap pihak kepolisian resort, pemerintah daerah, dan DPRD Kab, Halmahera Tengah (Halteng),” tuturnya Awan Malaka.
Untuk itu, sumpah masyarakat merupakan persatuan dan semangat perjuangan karena sadar bahwa pihak terkait mengabaikan penderitaan dan ketakutan masyarakat terdampak atas kasus pembunuhan tersebut.
Polres, Pemerintah, DPRD Halteng telah gagal mengayomi, menjaga keselamatan masyarakat, kesejahteraan, dan hal lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat takut dan menderita di tengah Bupati dan antek-anteknya yang mengutamakan acara serimoni”, Kesalnya.
Saatnya anak muda bergerak, dan sumpah masyarakat bahwa kantor Bupati, DPRD, Polres Halteng akan di boikot sekaligus dibakar. Pemda Halteng adalah Premanisme, Bubarkan Parlemen (DPRD) dan Polres Halteng Mati Suri, cetus Malaka kesal.
Untuk diketahui berikut poin-poin tuntutan FPUK Malut :
- Polres Halteng Segera Ungkap Pelaku Pembunuhan Di Kali Gowonle.
- TNI/Polri Segera Lakukan Penyisiran Besar-besaran Di Hutan Patani.
- PEMDA dan DPRD Halteng Segera Lakukan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Terdampak Atas Kasus Pembunuhan Kali Gowonle.
- Polres Segera Terbitkan Berita Acara Penyelidikan (BAP) Di Keluarga Korban.
- Segera Hadirkan Polsek di Kec. Patani Timur.
- Segera Evaluasi Dan Copot Kadis Disnaker, Kabag Humas Halteng, dan Oknum-Oknum Satpol PP Atas Tindakan Kekerasan Terhadap Massa Aksi FPUK Malut
#tp/Fhata
