Hipmi-Halteng Menilai DPRD Dalam Pembahasan Paripurna Ada Kepentingan Popoji

Foto : Munawarsyah Musa, Ketua Umum Hipmi-Halteng

TIMURPOST.com, HALTENG — Saling adu argumentasi antara kepentingan rakyat DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rapat Paripurna ke-12 masa persidangan I tahun 2021 dengan agenda penyampaian dua buah Ranperda usulan Pemerintah Daerah oleh Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis (23/12/2021)tiga hari yang lalu sempat menjadi goncangan diruang persidangan.

Ketegangan ini dilakukan oleh Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Aswar Salim saat meminta interupsi dan dipersilahkan oleh pimpinan DPRD untuk bicara.

Himpunan Mahasiswa Indonesia Halmahera Tengah (Hipmi-Halteng) Maluku utara pun angkatbicara, melalui Ketua Umumunya Munawasrsyah Musa mengatakan, “melihat persoalan masing-masing mengklaim bahwa demi kepentingan daerah dan masyarakat Halmahera tengah, para anggota DPRD dan terlebih khususnya ketua DPRD harus lebih jelih melihat problem yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Halmahera tengah saat ini”.(26/12)

Namun lanjut kata Munawarsya, yang lebih urgensinya gaji aparat desa kurang lebih belum di bayar 4 bulan, gaji PTT, jasa medik perawat di RSUD, juga urgensi pelayanan Jaminan kesehatan masyarakat lingkar tambang dan kepentingan buruh lokal masalah (K3) sering terjadi kecelakaan yang harus di selesaikan.

Kami mengikuti perkembangan masing-masing dua institusi yang diharapkan oleh masyarakat untuk lebih fokus pada agenda masyarakat jangan terlalu berdebat PAD tetapi realitasnya masih ada keluhan dari masyarakat akar rumput,” Jelasnya

Sebab jika pejabat publik seperti Angota atau ketua DPRD hanya diam dan tidak mengontrol kebijakan daerah dan membangun sinergisitas yang baik, kami kira ini akan membuat masyarakat jadi menilai Marwah Angota DPRD Halteng Lemah dalam pengambilan keputusan selama ini demi kepentingan masyarakat yang saat ini harus diperjuangkan dalam waktu dekat.

Dan satu hal lagi, dalam setiap agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD). Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati jangan menekankan kepada lembaga tersebut sebab legislatif setara dengan Kepala Daerah, karna sesuai dengan penjelasan anggota DPRD dari fraksi Golkar yakni Aswar Salim. Bahwa setelah beliau dilantik sebagai anggota DPRD, melihat disetiap agenda DPRD, Bupati selalu menekankan kepada lembaga tersebut,” Kesalnya Aktivis Muda itu.

Kami berkeinginan agar dua lembaga ini harus bersinergi dalam menyikapi kepentingan rakyat pada setiap pembahasan penting di daerah. Tutupnya

#tp/Fhata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *