Komisi II DPDR Halbar; Naska Akademisi Terkait Dengan Ranperda PLP2B Dianggap Lemah

TIMURPOST.com, HALBAR – Komisi II DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara, menganggap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daera (Ranperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang diajukan oleh Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) lemah.

Pasalnya, dalam pembahasan naskah akademik Ranperda PLP2B bersama Tim Propemperda dan Komisi II serta Tim Eksistensi dari STPK Banau di Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu ada poin-poin yang dianggap lemah secara yuridis formal.

“Dalam Ranperda yang diajukan oleh Propemperda, maka perlu ada singkronisasi, karena Ranperda dari Propemperda ini saya bisa katakan 100 persen harus singkronisasi dengan tim eksistensi STPK banau,” Ungkap Ketua Komisi II Nikodemus H David, usai RDP, Rabu, (23/03/2022).

Niko menjelaskan, setelah diberikan pandangan dari tim eksistensi STPK Banau, ternyata apa yang disampaikan naska akademik oleh tim Propemperda itu berbeda jauh karena banyak hal-hal yang termuat dalam Ranperda ini belum terlaksana dengan baik, seperti ayat maupun pasal dan bab-babnya, sehingga pembahasan ini perlu ada singkronisasi dengan tim eksistensi komisi II.

“Kami mengundang tim eksistensi komisi II dari STPK banau ini menjadi tolak ukur bagi tim Propemperda dalam membuat Ranperda,” Ujarnya.

Politikus Gerindra ini mengharapkan agar Ranperda tentang PLP2B memiliki kualitas dan punya kepentingan sesuai amanat undang-undang 45 pasal 33 demi kemakmuran masyarakat halmahera barat.

“Rapat hari ini kami tunda dan memberikan waktu kepada tim Propemperda serta dinas terkait sampai pada 28 maret nanti agar singkronisasi Ranperda ini lebih berkualitas untuk kepentingan rakyat,” Harapnya

Ia menganggap bahwa Kabag Hukum Satda Halbar ini kurang berkomunikasi dan miskomunikasi, dan ini sangat fatal, pasalnya, dalam rapat Asisten II mengakui belum pernah mendapatkan naskah akademik hingga pada saat rapat naskah itu dibagikan.

“Kalau Asisten II saja tidak mendapatkan naskah akademik bagaimana kita bicarakan perda, bab, pasal dan ayat, dan bahkan staf hukum Bupati juga mengatakan belum pernah diundang untuk membicarakan hal ini, saya merasa menyesal kabag hukum dalam berpandangan, dan kabag hukum befikir sejauh mana membuat perda yang berkualitas,” Pungkasnya.

#tp/Oyap

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar