POSTTIMUR.com, HALSEL- Pulau Obi, yang dikenal sebagai lokasi salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia, kini menjadi ironi pembangunan. Meski berada di bawah naungan PT. Harita Group dan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat, infrastruktur dasar seperti jalan masih menjadi impian yang belum terwujud bagi masyarakat di beberapa desa di pulau ini.
Abdul Dullah, tokoh pemuda Desa Anggai, Kecamatan Obi, menyuarakan keresahan masyarakat atas kondisi jalan yang menghubungkan Desa Airmanga, Desa Anggai, dan Desa Sambiki menuju ke ibu kota kecamatan, Laiwui. Ia menuturkan bahwa hingga kini, jalan tersebut dalam kondisi rusak parah dan nyaris tidak dapat dilalui, padahal telah menjadi akses vital warga selama puluhan tahun.
“Pulau Obi hanya jadi nama. Jalan ke tiga desa ini tidak pernah tersentuh pembangunan. Padahal di atas tanah ini berdiri perusahaan nikel raksasa yang mengharumkan nama Indonesia. Tapi apakah kami ini bukan bagian dari Republik Indonesia?” ungkapnya.
Ia menyoroti minimnya perhatian dari pemerintah daerah maupun provinsi. Menurutnya, selama lebih dari 30 tahun, tidak ada tindakan konkret untuk membenahi akses jalan tersebut. Bahkan, pengerjaan dan perawatan jalan selama ini hanya dilakukan secara swadaya oleh para supir lintas Organda Avanza dan masyarakat dari tiga desa tersebut, dengan dana partisipatif yang dikumpulkan secara mandiri.
Kekecewaan warga semakin dalam ketika janji-janji politik yang diucapkan saat kampanye hanya menjadi kenangan tanpa realisasi.
Baca Juga:
Pergi Melaut, Tak Pernah Kembali: Misteri Hilangnya Dua Nelayan Taliabu
Kepala Dinas Kesehatan Halsel dan Kepala Puskesmas Pulau Makian Didemo IPMM di Kantor Kejati Malut
Abdul juga mengutip pernyataan mantan Bupati Halmahera Selatan, almarhum Hj. Usman Sidik, yang pernah menyampaikan bahwa Pulau Obi telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan menjadi kawasan industri nikel berskala besar, termasuk kerja sama dengan investor dari Tiongkok dan PT. Harita Group. Setiap tahunnya, proyek ini disebut menghasilkan sekitar 2 juta metrik ton nikel dengan estimasi nilai produksi mencapai Rp8,6 triliun.
“Namun miris, dari anggaran triliunan itu, sejengkal jalan pun tak kunjung terealisasi,” tambahnya.
Atas dasar itu, Abdul Dullah mewakili masyarakat Desa Airmanga, Anggai, dan Sambiki menyampaikan harapan besar kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi Maluku Utara, hingga pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti dan merealisasikan pembangunan akses jalan tersebut.
“Kami tidak minta banyak. Kami hanya ingin pemerintah hadir dan melihat langsung kondisi rakyatnya. Sudah cukup kami menunggu dan membangun sendiri dengan tenaga dan keringat kami. Sudah saatnya negara hadir.” Tutupnya.
Editor: Ikhy
