TIMURPOST.com, JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Aksin Anti Korupsi kembali menggoyahkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), terkait dengan kinerja maupun ketidak jelasan fungsi KPK untuk mengontrol maraknya praktek Korupsi,Kolusi dan Nepotisme di Indonesia Ini.
Komite Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tongkat penting dalam pemerintahan sebuah negara di indonesia, hampir setiap tindakan praktek KKN yang merajalelah yang tidak mampu di seleseaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kesungguhan meneropong apa komitmen dan tujuan KPK yang kepercayaan penuh kepala negara untuk memberantas korupsi.
Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.
Akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dinilai gagal mengusut kasus korupsi yang bertumpuk salah satunya di Provinsi Maluku Utara kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), terkait dugaan korupsi prevernsi pekerjaan Jalan Nasional Weda-Sagea, Sagea-Patani, Weda-Mafa, Mafa-Matutin, Matutin-Saketa, dan Weda-Kobe yang dikerjakan oleh PT. Buli Bangun
Baca Disini:
- Aliansi Mahasiswa Aksi Anti Korupsi Menilai Jalan Yang Dikerjakan PT. Buli Bangun Itu semena-menanya, KPK RI Segera Copot Bapak Gandi Dari Jabanganya Sebagai Kepala BPJN
- Aliansi Mahasiswa Aksin Anti Korupsi (Amatir), Kembali Mendesak KPK RI Segera Usut Tuntas Kasus Korupsi Dimaluku Utara
- Aliansi Mahasiswa Aksi Anti Korupsi, Mendesak KPK RI Agar Memanggil Bupati Sula Dan Bupati Taliabu
Kordinator Aliansi Mahasiswa Aksin Anti Korupsi Fikram Suleman, kepada Crew POSTTIMUR.com. Senin,(21/02/2022) mengatakan bahwa, pekerjaan Jalan yang dikerjakan PT. Buli Bangun itu Asal jadi, realitas di lapangan. Anggaran yang di berikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 49 miliar, kepada PT. Buli Bangun dengan Nilai kontrak sebesar Rp 43,5 miliar.
“Ini artinya, anggaran yang diberikan sebanyak itu dikemanakan realiats pekerjaan asal jadi jalan nasional 1 tahun lebih sudah mengalami kerusakan, yang menjadi saksi dalam pekerjaan tersebut kontraktor dan konsultan pengawasan Jalan Nasional yang di kerjakan PT. Buli Bangun harus dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” Ungkapnya Fikran.
Lanjut kata Fikran, adapun Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilaya Malut Bapak Gunadi Antariksa, ada kejanggalan yang harus di korcek kembali oleh menteri PUPR. Karena dinilai gagal mengontrol anggaran sebanyak itu, kami meminta menteri PUPR seharusnya secepatnya di copot dari jabatnya agar menjaga ekstabilitas menteri PUPR.
“Prevenrsi pekerjaan jalan nasional ada keterlibat oknum-oknum tertentu prkatek KKN. Maka kami meminta Ketua KPK Firly Bahuri, segera ambil alih kasus tersebut. Semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalikong dengan para koruptor,” Tegasnya.
Fikran bilang, Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga menjadi daya tarik untuk setiap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berbuat curang pada negara, ini layak diusut sampai penghabisan tak ada kompromi apapun dengan para korupsi.
“Pasalnya, Progres Pekerjaan Jalan Nasional yang dikerjakan oleh PT. Buli Bangun ternyata sangat tidak sesuai dengan mutu pekerjaan, kualitas jalan hotmix pun sangat buruk. Akibatnya jalan tersebut baru dikerjakan sudah mengalami kerusakan yang serius, bahkan juga, titik nol pengaspalan/hotmix tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan kami menilai pekerjaan itu hilang kurang lebih dua 2 kilometer,” Jelasnya Aktivis Sosial Itu.
Kata Fikran fakta lebih jelas lagi, pada proyek Prevervasi Ruas Jalan yang dikerjakan oleh PT. Buli Bangun dengan nilai kontrak Rp. 43.573.070.000, terbagi atas 4 segmen dan 5 item kegiatan. Namun pada pagu anggaran proyek Prevervasi jalan Weda-Sagea dan seterusnya, sebenarnya senilai 49 miliar, tetapi pada nilai kontrak sebesar 43,5 miliar. Jadi total anggaran dibagi menjadi 4 item yakni rekonstruksi jalan senilai Rp. 35,4 M. pemeliharan rutin jalan Rp. 531 jt dan pemeliharan rutin jembatan Rp. 481 jt. Rehabilitas jembatan Rp. 6,6 Miliar dan pemeliharan rutin kondisi Rp. 495 juta.
“Namun dengan anggaran APBN yang begitu besar tersebut, kenapa jalan hotmix di wilaya Halmahera Tengah sudah rusak dan tidak sesuai titik kordinat,” Bebernya.
Adapun jalan yang dikerjakan oleh PT. Buli Bangun di Kecamatan Patani Timur Halteng, kini juga sudah rusak. Ini artinya kualitas jalan sangat buruk, sehingga kedatangan kami di Gedung Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK RI) untuk mendesak dengan tegas kepada pimpinan KPK RI bapak Firly Bahuri dan Kementerian PUPR RI, sebab kasus ini perlu untuk diungkap sampai tuntas agar mengingat indonesia bersih dari Tipikor.
Dengan aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Aksi Anti Korupsi menyampaikan beberapa poin tuntutan yang harus di tanggapi dengan serius oleh KPK RI untuk menyelesaikan kasus ini dengan sunggu-sunggu.
1. Mendesak kepada KPK RI secepatnya Mengusut tuntas kasus dugaan koruspi puluhan miliar terkait Prevervasi Pekerjaan Jalan Nasional, di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara(Malut) dan berkunjung ke Maluku Utara untuk melakukan Investigasi.
2. Mendesak kepada Kementerian PUPR segera copot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) bapak Gunadi Antariksa, karena tidak becus mengontrol anggaran sebanyak itu.
3. Mendesak KPK RI dan Menteri PUPR RI segera Audit kembali anggaran sebanyak 49 Miliar karena mengamali kejanggalan serius.
4. Mendesak KPK RI mengusut tuntas kasus Gratifikasi Jalan Hotmix. Bersamaan dengan pekerjaan jalan nasional Weda.dan Sage.
“Kasus dugaan korupsi Prevervasi Pekerjaan Jalan Nasional ada kedapan dari Kejati Malut karena bermasalah yang di monotori BPJN. Maka kami akan kawal kasus ini sampai diusut tuntas oleh KPK RI,” Tutupnya Kordinator Aliansi Mahasiswa Aksin Anti Korupsi.
#tp/Red
